PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS


Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus yakni  Permendikbud Nomor :  72 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS ;

Pasal 1 ayat 1 memberikan koridor lebih jelas tentang pengertian Pendidikan Layanan Khusus (PLK) yaitu pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan yang tidak mampu dari segi ekonomi.

Pemahaman atas pasal 6 terkait pasal 1 ayat 1 tersebut adalah pasal 6ayat 4 memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan daerah terpencil atau terbelakang  adalah merupakan daerah yang mempunyai kriteria sebagai berikut:

  1. Akses transportasi sulit dijangkau dan mahal disebabkan oleh tidak tersedianya jalan raya, tergantung pada jadwal tertentu, tergantung pada cuaca, satusatunyaakses dengan jalan kaki, memiliki hambatan dan tantangan alam yangbesar;
  2. Tidak tersedia dan/atau sangat terbatasnya layanan fasilitas umum, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas listrik, fasilitas informasi dan komunikasi, dan sarana air bersih; dan/atau
  3. Tingginya harga-harga dan/atau sulitnya ketersediaan bahan pangan, sandang,dan papan atau perumahan untuk pemenuhan kebutuhan hidup.

Sementara pasal 6 ayat 5 menegaskan bahwa  masyarakat adat yang terpencil merupakan masyarakat dengan kriteria adanya resistensi masyarakat lokal terhadap perubahan nilai-nilai budaya, sosial, dan adat istiadat.

Adapun pasal 6 ayat 6 memberikan rambu  bahwa peserta didik yang mengalami korban bencana alam atau bencana sosial  merupakan peserta didik dari daerah terkena musibah bencana alam atau bencana sosial yang mengakibatkan:

  1. minimnya fasilitas perlindungan keamanan, baik fisik maupun nonfisik;
  2. hilangnya fasilitas sarana pelayanan umum berupa fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas listrik, fasilitas informasi dan komunikasi, dan sarana air bersih; dan/atau
  3. ditetapkan sebagai daerah bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain oleh pejabat pemerintah yang berwenang.

Sedangkan pasal 6 ayat 7  menjelaskan bahwa peserta didik yang tidak mampu dari segi ekonomi adalah  merupakan peserta didik di lingkungan masyarakat yang antara lain:

  1. jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal;
  2. mempunyai akses terbatas pada kegiatan ekonomi;
  3. secara sengaja ataupun tidak sengaja menjadi korban tindak kejahatan sosial,
  4. keadaan tertentu lainya yang menyebabkan kekurangan ekonomi.

Guna mempermudah pelaksanaan lebih lanjut akan diatur melalui kebijakan direktorat terkait di jajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s