PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS


SMALBOleh : Admin

Kebijaksanaan Pemerintah Presiden Jokowi di bidang Pendidikan Khusus  diawali dengan   lahirnya  Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan pengelolaan Pendidikan Menengah  dan Pendidikan Khusus berada menjadi tugas  Pemerintah Provinsi sebagai  urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Oleh karena itu sedikit banyak perlu kita pahami bahwa Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan layanan pendidikan khusus dengan arif. Selain itu  kesepahaman kita atas koridor hukum terkait  layanan pendidikan khusus perlu ditempatkan dalam jajaran prioritas juga.   Guna kepentingan dimaksud berikut informasi dasar tentang Direktorat Pembinaan Pendidikan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus yang dapat dipahami melalui :

  1. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TTG PEMERINTAHAN DAERAH
  2. LAMPIRAN UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
  3. PERPRES NO 14 TAHUN 2015 TT KEMENDIBUD RI
  4. PERMENDIKBUD NOMOR 11 TAHUN 2015 TT SUSUNAN ORGANISASI KEMDIKBUD RI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s