STANDAR PROSES PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH


Layanan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) melalui satuan pendidikan khusus sebagai pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2003 pasal 5 ayat  (2)  yakni  ” Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus”. Guna menjamin terwujudnya hak ABK  melalui  satuan pendidikan milik negara (negeri)  PP No. 17 Tahun 2010 menempatkan Pemerintah Provinsi sebagai penyelenggara  sebagaimana diatur dalam pasal 131 ayat (1) Pemerintah provinsi menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan khusus untuk setiap jenis kelainan dan jenjang pendidikan sebagai model sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Normatifnya dengan jelas menempatkan pemerintah Provinsi sebagai penyelenggara minimal 1 (satu) satuan pendidikan untuk setiap jenis kelainan dan jenjang pendidikan. Jadi kalau Pemerintah Provinsi merasa  hanya memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan satuan pendidikan minimal 1 (satu) untuk setiap jenis kelainan dan jenjang pendidikan ” TIDAK SALAH “.

Apabila Pemerintah  Provinsi hanya  MERASA PUNYA KEWAJIBAN   melaksanakan  PP No. 17 Tahun 2010 pasal 131 ayat (1) , adalah menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten untuk melengkapi kekurangannya  sebagaimana ketentuan dalam PP No. 17 Tahun 2010  pasal 50 ayat  (5)  Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

Terlepas dari penyelenggaranya maka mengingat kekhususan anak berkebutuhan khusus sebagai peserta didik, dibutuhkan lembaga/satuan pendidikan yang benar-benar mampu memberikan layanan sesuai kebutuhan siswa. Oleh karena itu dalam  pendirian satuan pendidikan khusus ( TKLB, SDLB, SMPB dan SMALB )  harus mendapatkan izin pendirian dari Gubernur,  sebagaimana diatur dalam  PP No. 17 Tahun 2010   pasal 182 ayat (5)Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk satuan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah diberikan oleh gubernur.

Oleh karena itu guna menciptakan penyelenggaraan, pengelolaan dan pelaksanaan teknis  yang memadai sesuai kebutuhan maka dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, maka setiap unsur penyelenggara, pengelola dan pelaksana  satuan pendidikan khusus  adalah wajib standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah secara umum disamping standar proses Pendidikan Khusus.

Guna  mengunduh Peraturan Mendikbud RI yang mengatuir standar proses pendidikan dasar dan pendidikan menengah silakan KLIK :  PERMENDIKBUD No-65 th 2013 ttg STANDAR PROSES DIKDASMEN

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s