RSS

Arsip Kategori: Uncategorized

MENGENAL DIREKTORAT PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS

813b5-kbm-ips-08_4

Oleh : Yuswan

Pasal 2 Peraturan Presiden  No. 14 Tahun 2015  tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan   menegaskan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan  dalam rangka  membantu  Presiden  dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Ditinjau dari luas wilayah kerjanya nampak adanya pengurangan, tetapi harus dipahami hal ini sebagai bukti adanya peningkatan perhatian dari  Pemerintah terhadap urusan pendidikan di Indonesia. Minimal kita berharap kepada Pemerintah untuk tidak lagi sekadar mengejar kuantitas dalam layanan pendidikan melainkan lebih fokus pada peningkatan layanan dari segi kualitas sehingga mampu memberi corak lebih positif atas dunia pendidikan di Indonesia.  Harapan Pemerintah dalam hal ini Presiden agar menteri pendidikan benar-benar  mencurahkan kemampuannya membantu presiden mengelola negara dalam bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan.

Memahami betapa besar tanggungjawab yang diembannya maka melalui pasal 4 Permendikbud RI  NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  menetapkan bahwa  susunan organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas:

  1. Sekretariat Jenderal;
  2. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
  3. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
  4. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
  5. Direktorat Jenderal Kebudayaan;
  6. Inspektorat Jenderal;
  7. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
  8. Badan Penelitian dan Pengembangan;
  9. Staf Ahli Bidang Inovasi dan Daya Saing;
  10. Staf Ahli Bidang Hubungan Pusat dan Daerah;
  11. Staf Ahli Bidang Pembangunan Karakter; dan
  12. Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan.

Selanjutnya khusus dalam hal layanan pendidikan dasar dan menengah melalui pasal 348 membagi tugas Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah  kepada :

  1. Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
  2. Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar;
  3. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
  4. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
  5. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan; dan
  6. Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus.

Oleh karena itu sebagai insan pelaksana pendidikan khusus adalah suatu kewajiban untuk mengetahui siapa dan seperti apa koridor hukum dari pelaksanaan Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus. Pasal 452 Permendikbud nomor 11 Tahun 2015 ini menegaskan bahwa Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan khusus dan layanan khusus serta satuan pendidikan Indonesia di luar negeri.

Pasal 453 Permendikbud nomor 11 Tahun 2015 memberikan batasan bahwa dalam melaksanakan tugas Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan khusus dan layanan khusus serta satuan pendidikan Indonesia di luar negeri;
  2. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan khusus dan layanan khusus serta satuan pendidikan Indonesia di luar negeri;
  3. peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik pendidikan khusus dan layanan khusus serta satuan pendidikan Indonesia di luar negeri;
  4. fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan pendidikan khusus dan layanan khusus dan satuan pendidikan Indonesia di luar negeri;
  5. pemberian pertimbangan izin penyelenggaraan satuan pendidikan di daerah khusus dan daerah tertinggal, satuan pendidikan Indonesia di luar negeri, dan satuan pendidikan yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing;
  6. fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan khusus dan layanan khusus dan satuan pendidikan Indonesia di luar negeri;
  7. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan khusus dan layanan khusus dan satuan pendidikan Indonesia di luar negeri;
  8. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan khusus dan layanan khusus dan satuan pendidikan Indonesia di luar negeri;
  9. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan khusus dan layanan khusus serta satuan pendidikan Indonesia di luar negeri; dan
  10. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Secara teknis terkait dengan tugas dan fungsi tersebut diatas ditetapkan bahwa Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus dalam Subdirektorat  yang terdiri dari :

  1. Subdirektorat Program dan Evaluasi;
  2. Subdirektorat Kurikulum;
  3. Subdirektorat Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
  4. Subdirektorat Peserta Didik; dan
  5. Subbagian Tata Usaha.

Guna memahami keberadaan Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus dimaksud silakan selengkapnya KLIK :

  1. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TTG PEMERINTAHAN DAERAH
  2. LAMPIRAN UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
  3. PERMENDIKBUD NOMOR 11 TAHUN 2015 TT SUSUNAN ORGANISASI KEMDIKBUD RI

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menempatkan pengelolaan Pendidikan Khusus menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi, sementara Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 memberikan tugas pembinaan Pedidikan Khusus kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 16 Mei 2015 in Uncategorized

 

SURAT DIRJEND DIKMEN TT BOS DIKMEN 2015

Oleh Admin

Kepala sekolah SLB sebagai kepala sekolah satu atap untuk satuan pendidikan khusus sudah saatnya menempatkan diri sebagai manager yang handal dalam mengikuti dunia teknologi. Minimal bisa berbagi dengan petugas operator di satuan pendidikan khusus sesuai jenjangnya.

Sehubungan hal itu kami ingatkan  khusus untuk jenjang SMA/SMK dan SMALB  ada hal-hal yang perlu diperhatikan terkait penyiapan data untuk penyaluran  dana BOS tahun 2015  dan dapat dilihat dengan KILIK :  SURAT DIRJEND DIKMEN TT BOS 2015

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 1 Maret 2015 in Uncategorized

 

DANA BOS TRIWULAN I TAHUN 2015

Oleh Admin

Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah melalui  suratnya tertanggal 13 Januari 2015 Nomor  422.7/00201 perihal Penyaluran Dana BOS Triwulan 1 Periode Januari-Maret Tahun 2015 meminta Para Bupati dan Wali Kota seprovinsi Jawa Tengah agar dengan segera memberitahu ke sekolah penerima BOS  bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memprosespencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMP Terbuka se-Jawa Tengah untuk Triwulan 1 periode Januari-Maret 2015. Ketentuan baru dalam hal BOS adalah sebagai berikut :

Berdasarkan Permendikbud no 161 Tahun 2014 besarnya dana BOSmulai Tahun 2015sebagai berikut :

  1. Dana BOS masuk ke rekening Sekolah mulai minggu pertama Bulan Pebruari 2015.
  2. -Sekolah dengan jumlah peserta didik minimal 60, baik untuk SD/SDLB maupun SMP/SMPLB/Satap BOS yang diterima oleh sekolah, dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan ketentuan:
    • SD/SDLB : Rp 800.000,-/peserta didik/tahun
    • SMP/SMPLB/SMPT/Satap : Rp 1.000.000,-/peserta didik/tahun
    • SD/SDLB/SMP/SMPLB/Satap dengan jumlah peserta didik di bawah 60 (sekolah kecil)
  3. Bagi sekolah setingkat SD dan SMP dengan jumlah peserta didik kurang dari 60 akan diberikan dana BOS sebanyak 60 peserta didik.  Jumlah dana BOS yang diterima sekolah dalam kelompok ini adalah:
  • SD              = 60 x Rp    800.000,-/tahun = Rp 48.000.000,-/tahun
  • SMP/Satap  = 60 x Rp 1.000.000,-/tahun = Rp 60.000.000,-/tahun

Sekolah kecil yang menerima kebijakan alokasi minimal 60 peserta didik adalah sekolah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

  1. SD/SMP/Satap yang berada di daerah terpencil/terisolir yang pendiriannya telah didasarkan pada ketentuan dan syarat yang ditetapkan oleh pemerintah.
  2. Daerah terpencil/terisolir yangdimaksud adalah daerah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; atau
  3. SDLB dan SMPLB; atau
  4. Sekolah di daerah kumuh atau daerah pinggiran yang peserta didiknya tidak dapat tertampung di sekolah lain di sekitarnya; dan
  5. Bersedia membebaskan iuran bagi seluruh siswa.

Kebijakan ini tidak berlaku bagi sekolah-sekolah dengan kriteria sebagai berikut:

  1. Sekolah swasta yang menetapkan standar iuran/pungutan mahal; Atau
  2. Sekolah yang tidak diminati oleh masyarakat sekitar karena tidak berkembang, sehingga jumlah peserta didik sedikit dan masih terdapat alternatif sekolah lain di sekitarnya; atau
  3. Sekolah yang terbukti dengan sengaja membatasi jumlah peserta didik dengan tujuan untuk memperoleh dana BOS dengan kebijakan khusus tersebut.

Secara global rekapitulasi dana BOS Triwulan I Tahun2015 per kabupaten selengkapnya silakan  KLIK REKAPITULASI BOS TRIWULAN 1TAHUN 2015     Untuk informasi selanjutnya silakan cermati surat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dengan tekan  BOS TRIWULAN I TH 2015 . Guna mengetahui sekolah penerima dan jumlah dana pada triwulan 1 tahun 2015 dapat dibuka di http://www.pdkjateng.go.id atau silahkan KLIK DAFTAR SEKOLAH PENERIMA BOS TRIWULAN I TAHUN 2015

Secara administrasi pengelolaannya  silakan pelajari juknis BOS terbaru dengan KLIK JUKNIS BOS TAHUN 2015

Penerima dana BOS terbesar di wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah Kabupaten Cilacap. Sekedar untuk diketahui bahwa Data Kabupate Cilacap  adalah sbb :

KABUPATEN CILACAP
Batas wilayah Barat Kota Banjar dan Kab Ciamis, Kab. Pangandaran
Utara Kab. Banyumas, Kab. Brebes dan Kab. Kuningan
Timur Kabupaten Kebumen
Selatan Samudera Hindia
LUAS 225.360,84 Ha
Jarak terjauh   dari barat ke timur 152 KM
JUMLAH KECAMATAN 24 BUAH
JUMLAH DESA 269 BUAH
JUMLAH PENDUDUK
L 918.539 ORANG
P  941.527 ORANG
TOTAL  1.860.240 ORANG
TERDAFTAR DI BOS sekolah Siswa Anggaran Triwulan I
SD 1.030 166.895 Rp      33.379.000.000,00
SMP 200 72.278 Rp     18.069.500.000,00
TOTAL SISWA 1.230 239.173 Rp     51.448.500.000,00
sekolah Siswa Anggaran 1 TAHUN
SD 1.030 166.895  Rp  133.516.000.000,00
SMP 200 72.278 Rp   72.278.000.000,00
TOTAL SISWA 239.173 Rp    205.794.000.000,00
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 5 Februari 2015 in Uncategorized

 

PENDIDIKAN KHUSUS TETAP MELAKSANAKAN KURIKULUM 2013

Oleh Yuswan

     Pendidikan khusus pada hakekatnya pendidikan bagi peseerta didik yang mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran baik karena berkelainan atau  memiliki potensi  kecerdasan dan /atau bakat istimewa.
     Pendidikan khusus  bagi peserta didik berkelainan atau berkebutuhan khusus  karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.  Sedangkan pendidikan khusus  bagi peserta didik yang memiliki potensi  kecerdasan dan /atau bakat istimewa bertujuan mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetik, kinestetik, dan kecerdasan lainnya.

      Berdasarkan pasal 12 Permendikbud Nomor. 157 tahun 2014 maka pembelajaran peserta didik berkelainan atau berkebutuhan khusus harus  dikembangkan berdasarkan hasil asesmen peserta didik dan mengacu pada prinsip dan pendekatan pembelajaran reguler yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik berkelainan atau berkebutuhan khusus.

Oleh karena itu membutuhkan kurikulum yang sesuai kebutuhan mereka dan tidak harus selalu mengikuti kurikulum pendidikan umum. Kurikulum Pendidikan Khusus dalam aturannya merupakan  kurikulum bagi peserta didik berkelainan atau berkebutuhan khusus yang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan khusus atau satuan pendidikan reguler di kelas khusus. Bagi anak berkebutuhan khusus yang mengikuti pendidikan di satuan pendidikan umum dikelas reguler menggunakan kurikulum reguler (ps 8 Permendikbud No. 157 Th. 2014).

     Terkait hal tersebut berdasarkan pasal 8  Permendikbud nomor 160 Tahun 2014 secara teknis ditetapkan bahwa satuan pendidikan khusus  tetap melaksanakan Kurikulum 2013 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
     Bagi segenap pembaca, pelaksana, dan atau pemerhati Pendidikan Khusus dapat  memahami kurikulum pendidikan khusus yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan   dapat melalui   khusus   :
  1. PERMENDIKBUD RI NO. 40 TAHUN 2014 TENTANG KERANGKA DASAR STRUKTUR KURIKULUM SMALB
  2. PERMENDIKBUD NO. 157 TAHUN 2014 TT KURIKULUM PENDIDIKAN KHUSUS
  3. PERMENDIKBUD NO. 160 TAHUN 2014 TT PEMBERLAKUAN KURIKULUM 2013
 Semoga bermanfaat…….
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 17 Desember 2014 in Uncategorized

 

MENGENAL PENDIDIKAN INKLUSIF

Oleh Admin

PK-PLK sejatinya merupakan pendidikan inklusif (Pensif) yang memiliki semangat dalam pembangunan pendidikan untuk semua (education for all) dan didasari semangat terbuka untuk merangkul semua kalangan dalam mendidik anak berkebutuhan khusus (ABK) disabilitas maupun ABK non disabilitas. Pensif merupakan lawan dari konsep pendidikan eksklusifisme.

Pada awalnya, ABK hanya mencakup impairment, handicap, dan disability sehingga pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus diselenggarakan di Sekolah Luar Biasa, dan untuk anak normal pada sekolah-sekolah regular.

Namun dewasa ini katagori ABK telah berkembang dalam pengertian yang lebih luas, yaitu anak yang mempunyai keterbatasan (impairment) penglihatan (tunanetra), tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, autism (autistic children), hiperaktif (attention deficit disorder with hyperactive), anak dengan kesulitan belajar (learning disability atau spesific learning disability), dan anak dengan kelainan perkembangan ganda (multihandicapped and developmentally disabled children).

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya juga dikategorikan sebagai anak berkebutuhan khusus. Anak-anak yang memiliki bakat dan/atau kecerdasan luar biasa juga dikategorikan sebagai anak-anak berkebutuhan khusus.

 Untuk lebih lengkapnya buka PENDIDIKAN INKLUSIF
Sumber : http://www.pk-plk.com/p/pendidikan-inklusif.html
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 26 September 2014 in Uncategorized

 

Nomor Induk Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Setelah mengalami berbagai perbaikan dan pemutahiran hingga penyesuaian dengan peraturan yang berlaku, akhirnya pendataan NIPTK ( Nomor Induk Pendidik dan Tenaga Kependidikan) bagi PTK PAUDNI selesai dilakukan. Pusat Teknologi dan Komunikasi (PUSTEKOM) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga sudah memberikan alamat laman resmi bagi pendataan NIPTK, yaitu pada http://www.niptk.paudni.kemdikbud.go.id. NIPTK sendiri mulai resmi berlaku sejak 14 Agustus 2014. Untuk informasi lebih lanjut silahkan klik di  disini

Sumber : http://www.pdkjateng.go.id/

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 14 September 2014 in Uncategorized

 

LOMBA KREATIFITAS GURU TINGKAT NASIONAL TAHUN 2014

Oleh : Admin

Bagi Pembaca yang budiman, bila merasa dirinya seorang guru yang suka tantangan, Ikuti tantangan ini sebagai pintu  untuk berprestasi sebagai guru yang aktif inovatif dan kreatif.  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Peningkatan Mutu Pendidikan (BPSDMPK PMP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) pada tahun 2014 ini kembali menyelenggarakan Lomba Kreatifitas Guru Tingkat Nasional Tahun 2014 sebagai salah satu upaya meningkatkan profesionalitas guru.

TEMA :

“Kreatifitas dan Inovasi Membuat Pembelajaran Lebih Berkualitas”.

TUJUAN LOMBA TUJUAN LOMBA

  1. Memotivasi dan menginspirasi guru untuk menemukan atau menciptakan model-model pembelajaran terbaik.
  2. Meningkatkan dan mengembangkan minat, bakat, kebiasaan dan budaya guru dalam melakukan karya tulis ilmiah atau karya inovatif secara baik dan benar, sebagai salah satu kegiatan dari pengembangan profesi guru.
  3. Mendesiminasikan berbagai pengalaman guru yang berhasil meningkatkan mutu pembelajaran (best practice) sebagai referensi bagi guru lainnya dalam pelaksanaan pembelajaran dikelas.
  4. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta media lainnya yang berbasis kearifan lokal dalam proses pembelajaran

Guna memahami teknisnya  silakan klik :

KETENTUAN LOMBA KREATIVITAS GURU TKT NASIONAL TAHUN 2014

 

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 14 September 2014 in Uncategorized

 
 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.