RSS

Arsip Kategori: Uncategorized

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS GURU

Oleh : Yuswan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan kedudukan guru sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang  demokratis serta bertanggungjawab.

Guru mempunyai peranan penting dalam mencerdaskan anak bangsa. Untuk itu, guru yang profesional sangat dibutuhkan untuk mewujudkan proses pencerdasan anak bangsa. Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tersebut juga mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial yang meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor merupakan wujud komitmen Pemerintah untuk terus mengupayakan peningkatan kesejahteraan guru, di samping peningkatan profesionalismenya.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut diamanatkan guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah di daerah khusus berhak memperoleh tunjangan khusus yang diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.Sebagai tindak lanjut amanat  tersebut, Direktorat Jenderal terkait pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014 ini memprogramkan pemberian tunjangan khusus bagi guru yang bertugas di daerah khusus.

Teknis pemberian tunjangan khusus selengkapya silakan KLIKJuknis_Tunjangan_Khusus_Dikdas

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 17 Maret 2016 in Uncategorized

 

PERMENDIKBUD NO. 81A TAHUN 2013 TIDAK BERLAKU LAGI

Oleh Yuswan

      Pemerintah dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 77M ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, merasa perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;

       Penulis hanya mengingatkan kepada pelaksana dan./atau pengelola lembaga pendidikan dasar dan menengah bahwa berdasarkan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014  pasal 6 ditegaskan bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, ketentuan dalam Peraturan Menteri Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum yang mengatur mengenai KTSP dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

       Oleh karena itu secara teknis dalam pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan acuan dasarnya adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 dengan tetap berpegang pada :

  1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;

Semoga bermanfaat .

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 9 Desember 2015 in Uncategorized

 

PENYERAHAN PENDIDIKAN KHUSUS DI JAWA TENGAH

img008

Oleh Admin.

Penyelenggaraan Pendidikan Khusus (PLB) di Provinsi Jawa Tengah terhitung mulai tahun 2016 dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Melalui liku-liku proses yang cukup panjang hampir dua tahun proses alih kewenangan berjalan, di penghujung penyelesaian alhamdulillah dimantapkan dengan lahirnya UU Np. 23 Tahun 2014  tentang Pemerintah Daerah.

Alhamdulillah tepatnya pada tanggal 08 September 2015 di Gedung Grahadika Kantor Gubernur Jawa Tengah Semarang proses dianggap final dengan ditandatangani Berita Acara Serah Terima SLB dari Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Secara teknis pada kesempatan tersebut  telah ditandatangani  sebanyak 35 dokumen Berita Acara oleh Bapak Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah dengan semua Bupati/Wali kota se Provinsi  Jawa Tengah.

Salah satunya adalah penandatanganan  Dokumen Berita Acara Serah Terima  alih kewenangan pengelolaan SDLB Negeri Cilacap, SMPLB Negeri Cilacapm SMALB Negeri Cilacap dan SDLB Negeri Kroya.

img007  img009

 

img008

 “SELAMAT …………………….

SEMOGA LAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS LEBIH BERMAKNA”

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 20 November 2015 in Uncategorized

 

PENUMBUHAN BUDI PEKERTI BAGI PESERTA DIDIK

SI SOPAN

Oleh Yuswan

          Budi pekerti pada hakekatnya merupakan sikap yang merupakan bentuk dari pengimplementasian  etika kehidupan. Anak memiliki budi pekerti yang baik manakala mampu  mengimplementasikan etika yang berlaku di lingkungan tempat tinggalnya. Segara geografis anak Indonesia ya harus mampu mencerminkan etika Indonesia dalam kehidupannya. Secara religi,  anak yang berbudi pekerti adalah anak yang mampu mencerminkan pelaksanaan akidah agamanya dalam kehidupan. Demikian pula dari segi sosial kebudayaan, anak Indonesia juga harus mampu memegang teguh nilai-niliai etika kehidupan yang berlaku di lingkungan sosialnya. Jadi tidak harus seragam wujudnya, karena Indonesia mengakui keanekaragaman budaya dalam koridor Bhineka Tunggal Ika.
Anak Indonesia dituntut mampu memiliki budi pekerti yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan merupakan  nilai-nilai  dasar  kebangsaan dan  kemanusiaan kita.  Ini adalah tuntutan yang harus dipenuhi. Oleh karena itu Bapak Menteri Pendidikan RI melalui gerakan Penumbuhan Budi Pekerti (PBP)  mengajak lingkungan sekolah untuk melakukan pembiasaan untuk menumbuhkan :
  1. internalisasi  sikap  moral  dan  spiritual,  yaitu  mampu  menghayati hubungan  spiritual  dengan Sang Pencipta yang diwujudkan dengan sikap moral untuk menghormati sesama mahluk hidup dan alam sekitar;
  2. keteguhan  menjaga  semangat  kebangsaan  dan  kebhinnekaan untuk  merekatkan  persatuan bangsa,  yaitu  mampu  terbuka  terhadap  perbedaan  bahasa,  suku  bangsa,  agama,  dan golongan, dipersatukan  oleh  keterhubungan  untuk  mewujudkan  tindakan bersama  sebagai satu bangsa, satu tanah air dan berbahasa bersama bahasa Indonesia;
  3. interaksi  sosial  positif  antara  peserta  didik  dengan  figur  orang dewasa  di  lingkungan  sekolah dan  rumah,  yaitu  mampu  dan  mau menghormati guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, warga masyarakat di lingkungan sekolah, dan orangtua;
  4. interaksi  sosial  positif  antar  peserta  didik,  yaitu  kepedulian  terhadap  kondisi  fisik  dan psikologis antar teman sebaya, adik kelas, dan kakak kelas;
  5. memelihara  lingkungan  sekolah,  yaitu  melakukan  gotong-royong untuk  menjaga  keamanan, ketertiban, kenyamanan, dan kebersihan lingkungan sekolah;
  6. penghargaan terhadap keunikan potensi peserta didik untuk dikembangkan, yaitu mendorong peserta  didik  gemar  membaca  dan  mengembangkan  minat  yang  sesuai  dengan  potensi bakatnya untuk memperluas cakrawala kehidupan di dalam mengembangkan dirinya sendiri;
  7. penguatan  peran  orangtua  dan  unsur  masyarakat  yang  terkait, yaitu  melibatkan  peran  aktif orangtua  dan  unsur  masyarakat  untuk  ikut  bertanggung  jawab  mengawal  kegiatan pembiasaan sikap dan perilaku positif di sekolah.
         Adapun  pelaksanaan  kegiatan  PBP  untuk  semua  jenjang pendidikan  disesuaikan  dengan  tahapan usia  perkembangan  peserta didik  yang peraturan selengkapnya dapat diunduh dengan KLIK  PERMENDIKBUD Nomor 23 TAHUN 2015

Sumber gambar :http://albastari.blogspot.co.id/2012/12/budi-pekerti_1838.html

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 9 Oktober 2015 in Uncategorized

 

Jawa Tengah Juara Umum OSN 2015 PKLK Dikdas

Oleh : Admin
       Olimpiade Sains Nasional (OSN) tahun 2015 Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) jenjang  Pendidikan Dasar  telah  diselenggarakan sejak tanggal  18 s.d. 21 Mei 2015. OSN  PKLK Pendidikan Dasar tahun 2015 diikuti oleh 155 anak  dari 33 provinsi, dan memperlombakan lima cabang yaitu :
  1. Matematika jenjang SDLB/SD Inklusi/MI LB/MI Inklusi,
  2. IPA jenjang SDLB/SD Inklusi/MI LB/MI Inklusi,
  3. Matematika jenjang SMPLB/SMP Inklusi/Mts LB/MTs Inklusi,
  4. IPA jenjang SMPLB/SMP Inklusi/Mts LB/MTs Inklusi, dan
  5. IT (Komputer) jenjang SMPLB/SMP Inklusi/Mts LB/MTs Inklusi.
          Provinsi Jawa Tengah mengirim 5 atlit dan semuanya berhasil menjadi juara yakni peraih juara I sebanyak  empat anak dan satu juara III. Mereka berhasil  menempatkan Provinsi Jawa Tengah sebagai juara umum pada perhelatan akbar tersebut.    Para siswa dan siswi sebagai juara I adalah :
  1. Risma Anggraini dari SLB A YAAT Klaten Jawa Tengah,
  2. Alexander Farrel Rasendriya Haryono dari SMP Putera Bangsa Jawa Tengah,
  3. Saumadani Galih Pradana dari SLB Karya Bakti Jawa Tengah, dan
  4. Alifia Parachyta Rinnabilah dari SLB-B Dena Upakara Jawa Tengah.
 Sedangkan peraih juara III adalah Reza Gita Dwi Saputra dari SDLB Negeri Cilacap Jawa Tengah,
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 23 Mei 2015 in Uncategorized

 

SURAT DIRJEND DIKMEN TT BOS DIKMEN 2015

Oleh Admin

Kepala sekolah SLB sebagai kepala sekolah satu atap untuk satuan pendidikan khusus sudah saatnya menempatkan diri sebagai manager yang handal dalam mengikuti dunia teknologi. Minimal bisa berbagi dengan petugas operator di satuan pendidikan khusus sesuai jenjangnya.

Sehubungan hal itu kami ingatkan  khusus untuk jenjang SMA/SMK dan SMALB  ada hal-hal yang perlu diperhatikan terkait penyiapan data untuk penyaluran  dana BOS tahun 2015  dan dapat dilihat dengan KILIK :  SURAT DIRJEND DIKMEN TT BOS 2015

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 1 Maret 2015 in Uncategorized

 

DANA BOS TRIWULAN I TAHUN 2015

Oleh Admin

Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah melalui  suratnya tertanggal 13 Januari 2015 Nomor  422.7/00201 perihal Penyaluran Dana BOS Triwulan 1 Periode Januari-Maret Tahun 2015 meminta Para Bupati dan Wali Kota seprovinsi Jawa Tengah agar dengan segera memberitahu ke sekolah penerima BOS  bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memprosespencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMP Terbuka se-Jawa Tengah untuk Triwulan 1 periode Januari-Maret 2015. Ketentuan baru dalam hal BOS adalah sebagai berikut :

Berdasarkan Permendikbud no 161 Tahun 2014 besarnya dana BOSmulai Tahun 2015sebagai berikut :

  1. Dana BOS masuk ke rekening Sekolah mulai minggu pertama Bulan Pebruari 2015.
  2. -Sekolah dengan jumlah peserta didik minimal 60, baik untuk SD/SDLB maupun SMP/SMPLB/Satap BOS yang diterima oleh sekolah, dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan ketentuan:
    • SD/SDLB : Rp 800.000,-/peserta didik/tahun
    • SMP/SMPLB/SMPT/Satap : Rp 1.000.000,-/peserta didik/tahun
    • SD/SDLB/SMP/SMPLB/Satap dengan jumlah peserta didik di bawah 60 (sekolah kecil)
  3. Bagi sekolah setingkat SD dan SMP dengan jumlah peserta didik kurang dari 60 akan diberikan dana BOS sebanyak 60 peserta didik.  Jumlah dana BOS yang diterima sekolah dalam kelompok ini adalah:
  • SD              = 60 x Rp    800.000,-/tahun = Rp 48.000.000,-/tahun
  • SMP/Satap  = 60 x Rp 1.000.000,-/tahun = Rp 60.000.000,-/tahun

Sekolah kecil yang menerima kebijakan alokasi minimal 60 peserta didik adalah sekolah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

  1. SD/SMP/Satap yang berada di daerah terpencil/terisolir yang pendiriannya telah didasarkan pada ketentuan dan syarat yang ditetapkan oleh pemerintah.
  2. Daerah terpencil/terisolir yangdimaksud adalah daerah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; atau
  3. SDLB dan SMPLB; atau
  4. Sekolah di daerah kumuh atau daerah pinggiran yang peserta didiknya tidak dapat tertampung di sekolah lain di sekitarnya; dan
  5. Bersedia membebaskan iuran bagi seluruh siswa.

Kebijakan ini tidak berlaku bagi sekolah-sekolah dengan kriteria sebagai berikut:

  1. Sekolah swasta yang menetapkan standar iuran/pungutan mahal; Atau
  2. Sekolah yang tidak diminati oleh masyarakat sekitar karena tidak berkembang, sehingga jumlah peserta didik sedikit dan masih terdapat alternatif sekolah lain di sekitarnya; atau
  3. Sekolah yang terbukti dengan sengaja membatasi jumlah peserta didik dengan tujuan untuk memperoleh dana BOS dengan kebijakan khusus tersebut.

Secara global rekapitulasi dana BOS Triwulan I Tahun2015 per kabupaten selengkapnya silakan  KLIK REKAPITULASI BOS TRIWULAN 1TAHUN 2015     Untuk informasi selanjutnya silakan cermati surat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dengan tekan  BOS TRIWULAN I TH 2015 . Guna mengetahui sekolah penerima dan jumlah dana pada triwulan 1 tahun 2015 dapat dibuka di http://www.pdkjateng.go.id atau silahkan KLIK DAFTAR SEKOLAH PENERIMA BOS TRIWULAN I TAHUN 2015

Secara administrasi pengelolaannya  silakan pelajari juknis BOS terbaru dengan KLIK JUKNIS BOS TAHUN 2015

Penerima dana BOS terbesar di wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah Kabupaten Cilacap. Sekedar untuk diketahui bahwa Data Kabupate Cilacap  adalah sbb :

KABUPATEN CILACAP
Batas wilayah Barat Kota Banjar dan Kab Ciamis, Kab. Pangandaran
Utara Kab. Banyumas, Kab. Brebes dan Kab. Kuningan
Timur Kabupaten Kebumen
Selatan Samudera Hindia
LUAS 225.360,84 Ha
Jarak terjauh   dari barat ke timur 152 KM
JUMLAH KECAMATAN 24 BUAH
JUMLAH DESA 269 BUAH
JUMLAH PENDUDUK
L 918.539 ORANG
P  941.527 ORANG
TOTAL  1.860.240 ORANG
TERDAFTAR DI BOS sekolah Siswa Anggaran Triwulan I
SD 1.030 166.895 Rp      33.379.000.000,00
SMP 200 72.278 Rp     18.069.500.000,00
TOTAL SISWA 1.230 239.173 Rp     51.448.500.000,00
sekolah Siswa Anggaran 1 TAHUN
SD 1.030 166.895  Rp  133.516.000.000,00
SMP 200 72.278 Rp   72.278.000.000,00
TOTAL SISWA 239.173 Rp    205.794.000.000,00
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 5 Februari 2015 in Uncategorized

 
 
Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.