MAJALAH PTK – JULI 2011


Di mana pun bertugas, itulah amanah. Maka ketika saya mendapat kepercayaan
memimpin Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan
Menengah (Dit. P2TK Dikmen), amanah itu harus saya emban dengan baik.
Tentu tak mudah memimpin Direktorat P2TK Dikmen, yang baru dibentuk sebagai bagian
dari Reformasi Birokrasi Internal (RBI) Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas).
Direktorat P2TK Dikmen merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah
yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi, Eselon I Kementerian Negara, yang kemudian disempurnakan dengan
Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010.
Direktorat P2TK Dikmen kemudian disahkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan
Nasional yang ditandatangani Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh pada tanggal
22 Desember 2010. Sesuai Permendiknas Nomor 36 Tahun 2010 tersebut, Direktorat
P2TK Dikmen mengemban tugas melaksanakan perumusan dan koordinasi pelaksanaan
kebijakan serta fasilitasi penerapan standar teknis di bidang pendidik dan tenaga
kependidikan pendidikan menengah.
Langkah awal Direktorat P2TK Dikmen adalah menyelenggarakan kegiatan Sinkronisasi
Pelaksanaan Program Pengembangan Pembinaan PTK Dikmen dengan Lembaga Terkait.
Pertemuan mengundang perwakilan dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)
dan Dinas Pendidikan Provinsi di seluruh Indonesia. Sinergi Direktorat P2TK Dikmen dengan
stakeholders di daerah itu menjadi pijakan awal untuk saling memahami isu penting dan
permasalahan PTK Dikmen, di antaranya, penyaluran, pengelolaan, dan pelaporan dana
dekonsentrasi, tunjangan profesi guru, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, serta
menyelaraskan program pembinaan PTK Dikmen.
Setidaknya ada delapan kebijakan utama Direktorat P2TK Dikmen menyangkut PTK
DIkmen, yakni: 1) penyusunan rencana kebutuhan; 2) peningkatan kualifikasi akademik;
3) pembinaan karier; 4) peningkatan kesejahteraanl; 5) penghargaan dan perlindungan;
kerjasama dan pemberdayaan masyarakat; fasilitasi dan bimbingan teknis; serta 8)evaluasi
penerapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK). Kebijakan utama tersebut
dituangkan dalam banyak kegiatan.
Pada tahap awal ini, perencanaan kebutuhan PTK menduduki posisi penting dalam
program utama Direktorat P2TK Dikmen . Di dalamnya meliputi kegiatan pemetaan PTK,
perencanaan PTK , rekrutmen dan seleksi PTK, SIMPTK Dikmen, mapping karier guru bidang
studi SMA dan guru bidang keahlian di SMK, dan kebijakan redistribusi PTK. Program utama
berikutnya yang juga harus segera digulirkan adalah pengembangan sistem pembinaan
peningkatan kualifikasi akademik PTK. Peningkatan kualifikasi akademik guru ke S1/D-IV
menjadi sangat penting dilakukan. Sesuai amanat UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen, standar kualifikasi akademik seluruh guru di Indonesia adalah S1/D-IV, yang
menjadi syarat mutlak mengikuti program Pendidikan Profesi Guru.
Mari kita satukan langkah, jajaran Direktorat P2TK dan seluruh stakeholders terkait,
sesuai tugas dan fungsi masing-masing, bekerja ekstra keras untuk mewujudkan PTK
Dikmen yang profesional, bermartabat dan sejahtera.

Selengkapnya KLIK : majalah_ptk_dikmen_-_juli_2011

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s