MAJALAH PTK BLN NOV 2011


Rintisan Program Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun yang akan
dilaksanakan pada tahun 2012 mendatang, menjadi tantangan tak mudah bagi
Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah
(Dit.P2TK Dikmen). Tak seperti pemenuhan kebutuhan kelas baru atau sekolah baru
sekalipun bisa dikebut pembangunannya untuk memperluas akses pendidikan menengah.
Namun menyediakan guru profesional tak bisa digenjot asal-asalan setiap tahunnya.
Perencanaan kebutuhan guru harus dihitung dan dipersiapkan secara matang. Kalau
dilihat secara nasional, tampak bahwa penyebaran guru tidak merata. Di sejumlah daerah
terjadi kekurangan guru, sementara di daerah-daerah lain kelebihan guru. Untuk mengatasi
distribusi guru yang tidak merata itu, baru-baru ini pemerintah telah mengeluarkan
peraturan yang ditandatangani lima menteri tentang Penataan dan Pemerataan Guru
Pegawai Negeri Sipil (PNS). Peraturan bersama itu ditandatangani Menteri Pendidikan
Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama. Peraturan ini sebenarnya
untuk mendorong atau “memaksa” pemerintah daerah agar betul-betul melakukan
penghitungan kebutuhan guru secara tepat, dan melakukan redistribusi secara tepat pula.
Total guru negeri dan swasta di SMA sebanyak 254.387 orang. Sedangkan guru SMK
sebanyak 161.656 orang. Guru-guru di SMA sebenarnya secara nasional berlebih, antara
lain guru agama, fisika, biologi, dan ekonomi. Namun di tingkat provinsi, kabupaten/kota,
hingga ke tingkat sekolah, ada sebagian kabupaten/kota atau sekolah yang mengalami
kekurangan guru-guru tersebut. Sementara di kabupaten/kota dan sekolah-sekolah lain
kelebihan guru.
Oleh sebab itu, perencanaan kebutuhan guru di setiap kabupaten/kota menjadi sangat
penting. Hal ini karena distribusi guru terkait juga dengan persoalan sertifikasi. Kalau guru
berlebih, dampaknya sebagian di antara mereka tidak dapat jam pelajaran, sehingga tidak
memenuhi ketentuan kuota minimal 24 jam per minggu. Kalau tidak memenuhi ketentuan
itu, tunjangan sertifikasi mereka bisa tidak dibayarkan. Kalau sudah memenuhi ketentuan
minimal 24 jam per minggu, bisa dioptimalisasi menjadi 32 jam per minggu.

selengkapnya KLIK : majalah_ptk_dikmen_-_november_2011

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s