MENGENAL DIREKTORAT PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS


813b5-kbm-ips-08_4

Oleh : Yuswan

Pasal 2 Peraturan Presiden  No. 14 Tahun 2015  tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan   menegaskan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan  dalam rangka  membantu  Presiden  dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Ditinjau dari luas wilayah kerjanya nampak adanya pengurangan, tetapi harus dipahami hal ini sebagai bukti adanya peningkatan perhatian dari  Pemerintah terhadap urusan pendidikan di Indonesia. Minimal kita berharap kepada Pemerintah untuk tidak lagi sekadar mengejar kuantitas dalam layanan pendidikan melainkan lebih fokus pada peningkatan layanan dari segi kualitas sehingga mampu memberi corak lebih positif atas dunia pendidikan di Indonesia.  Harapan Pemerintah dalam hal ini Presiden agar menteri pendidikan benar-benar  mencurahkan kemampuannya membantu presiden mengelola negara dalam bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan.

Memahami betapa besar tanggungjawab yang diembannya maka melalui pasal 4 Permendikbud RI  NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  menetapkan bahwa  susunan organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas:

  1. Sekretariat Jenderal;
  2. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
  3. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
  4. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
  5. Direktorat Jenderal Kebudayaan;
  6. Inspektorat Jenderal;
  7. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
  8. Badan Penelitian dan Pengembangan;
  9. Staf Ahli Bidang Inovasi dan Daya Saing;
  10. Staf Ahli Bidang Hubungan Pusat dan Daerah;
  11. Staf Ahli Bidang Pembangunan Karakter; dan
  12. Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan.

Selanjutnya khusus dalam hal layanan pendidikan dasar dan menengah melalui pasal 348 membagi tugas Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah  kepada :

  1. Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
  2. Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar;
  3. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
  4. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
  5. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan; dan
  6. Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus.

Oleh karena itu sebagai insan pelaksana pendidikan khusus adalah suatu kewajiban untuk mengetahui siapa dan seperti apa koridor hukum dari pelaksanaan Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus. Pasal 452 Permendikbud nomor 11 Tahun 2015 ini menegaskan bahwa Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan khusus dan layanan khusus serta satuan pendidikan Indonesia di luar negeri.

Pasal 453 Permendikbud nomor 11 Tahun 2015 memberikan batasan bahwa dalam melaksanakan tugas Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan khusus dan layanan khusus serta satuan pendidikan Indonesia di luar negeri;
  2. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan khusus dan layanan khusus serta satuan pendidikan Indonesia di luar negeri;
  3. peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik pendidikan khusus dan layanan khusus serta satuan pendidikan Indonesia di luar negeri;
  4. fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan pendidikan khusus dan layanan khusus dan satuan pendidikan Indonesia di luar negeri;
  5. pemberian pertimbangan izin penyelenggaraan satuan pendidikan di daerah khusus dan daerah tertinggal, satuan pendidikan Indonesia di luar negeri, dan satuan pendidikan yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing;
  6. fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan khusus dan layanan khusus dan satuan pendidikan Indonesia di luar negeri;
  7. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan khusus dan layanan khusus dan satuan pendidikan Indonesia di luar negeri;
  8. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan khusus dan layanan khusus dan satuan pendidikan Indonesia di luar negeri;
  9. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan khusus dan layanan khusus serta satuan pendidikan Indonesia di luar negeri; dan
  10. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Secara teknis terkait dengan tugas dan fungsi tersebut diatas ditetapkan bahwa Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus dalam Subdirektorat  yang terdiri dari :

  1. Subdirektorat Program dan Evaluasi;
  2. Subdirektorat Kurikulum;
  3. Subdirektorat Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
  4. Subdirektorat Peserta Didik; dan
  5. Subbagian Tata Usaha.

Guna memahami keberadaan Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus dimaksud silakan selengkapnya KLIK :

  1. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TTG PEMERINTAHAN DAERAH
  2. LAMPIRAN UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
  3. PERPRES NO 14 TH 2015 TTG KEMDIKBUD RI
  4. PERMENDIKBUD NOMOR 11 TAHUN 2015 TT SUSUNAN ORGANISASI KEMDIKBUD RI

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menempatkan pengelolaan Pendidikan Khusus menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi, Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2015 bermakna  menempatkan kesetaraan hak dan kewajiban  Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) khususnya dalam bidang  pendidikan, sementara Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 memberikan tugas pembinaan Pedidikan Khusus kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s