SDM SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS DI INDONESIA


Pengalaman di lapangan sangat bervariasi terkait dengan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Khusus atau lembaga SLB ( SDLB, SMPLB, SMALB).   Ada sedikit keterbatasan yang dirasakan manakala akan mensejajarkan satuan pendidikan khusus dengan satuan pendidikan di dunia pendidikan pada umumnya.

Berbagai faktor penyebabnya, baik yang eksternal maupun internal atau bahkan gabungan dari keduanya. Salah satunya adalah faktor Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Diakui atau tidak ada kecenderungan masih sangat membutuhkan pembinaan SDM secara kualitatif. Kebutuhan pembinaan yang berkualitas mutlak adanya. Mendesaknya kebutuhan ini bukan tendensi yang bersifat negatif, melainkan sebaliknya yakni sebagai bentuk penghargaan kepada perintis dan penyelenggara pendidikan khusus di lapangan. Kita harus mau membuat pembinaan yang berkesandari negatif ke yang positif. Oleh karena itu seorang pembina satuan pendidikan khusus sangat bijaksana manakala  berkenan memahami kepentingan dari keduanya, yakni penyelenggara dan pembina.

Walaupun demikian pembinaan terhadap penyelenggaraan   SLB ( SDLB, SMPLB, SMALB ) sebagai lembaga satuan pendidikan khusus bukan pekerjaan mudah. Jumlahnya tidak seberapa memang tetapi kualitas permasalahan begitu besar, sebagaimana pendapat yang sering diontarkan  Bapak Martin, selaku Kasubdit Sarana dan Prasarana  PK-LK Dikmen, Kemendikbud.

Nah untuk sekedar memahami diri, kita tengok ke belakang seputar keberadaan SLB ( SDLB, SMPLB, SMALB ) sebagai Satuan Pendidikan Khusus akan nuansa-nuansa sebagai berikut:

  • Pihak Penyelenggara:

Pada awalnya pendirian SLB dilandasi oleh semangat ibadah, sebagai buktinya banyak sekolah swasta yang memiliki keterkaitan dengan organisasi keagamaan. Tata aturan, Prosedur Operasinal (POS) penyelenggaraan kurang diperhatikan. Apalagi kalau diukur berdasar Standar Pelayanan Miminal sarana dan prasarana masih memprihatinkan. Perkembangan sekarang secara bertahap sudah mengarah pada profesionalisme yang dituntut.

  • Pihak tenaga pendidik

Dampak kebijakan penyelenggara  dalam perekrutan tenaga pendidik kurang begitu memperhatikan standar kualifikasi yang dituntut sebagai seorang guru SLB adalah terbatasnya kualitas profesional guru.Sebagai gambaran pada awalnya (mungkin masih ada)  pemahaman tidak harus menguasai ilmu ke-PLB-an untuk menjadi guru SLB, cukup kemauan, kemampuan profesional kurang diperhitungkan.

Diakui atau tidak  hingga sekarang masih muncul fenomena kecenderungan sebagaiberikut:

  1. Ada guru yang memiliki prinsip kerja sebagai pegawai  yang baik bukan guru yang baik, artinya melihat dari kuantitasnya saja. Datang pagi pulang siang, mengajar sudah sesuai SK dan KD dan sudah diajarkan semua…! Sedangkan kualitas pembelajarannya belum menjadi target.
  2. Guru yang merasa terbuang ditempatkan di SLB,
  3. Guru yang malu mengaku dirinya guru SLB.
  4. Guru yang merasa rugi mengajar di SLB… dll
  • Pihak  pengambil kebijakan dan pembina .

Uniknya dunia Pendidikan khusus, di era menjelang usia 70 tahun Indonesia dari kemerdekaan ada kalanya masih belum tecipta kesepahaman sebagai bentuk keharmonisan sesama pembina. Disadari atau tidak, masih banyak aturan normatif yang bermakna ganda,  sehingga berdampak sering  muncul kebijakan yang masih perlu disesuaikan lebih lanjut.

Beliau-beliau tidak salah atau keliru dalam mengambil kebijakan, karena memang aturan normatifnya begitu.. Jadi kebijakannya kadang  masih harus diterjemahkan sesuai kepentingan satuan pendidikan khusus yang ada.  Sebagai contoh dalam hal kewenangan penyelenggaraan, saat ini kenyataan di lapangan masih memprihatinkan,  mana yang mau diikuti.

  1. Berdasarkan PP No. 25 Thun 2000 penyelenggaraan Pendidikan Luar Biasa menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi,
  2. Berdasarkan PP  No. 38 Tahun 2007 penyelenggaraan satuan pendidikan khusus sebagai satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah  menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.
  3. Masih dalam masa transisi dari PP No. 25 Tahun 2000 ke PP No. 38 Tahun 2007 belum selesai. diluncurkan lagi PP No. 17 Tahun 2010 dan PP No, 66 Tahun 2010 yang juga memberikan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi untuk menyelenggarakan satuan pendidikan khusus.
  4. Berikanlah sesuatu urusan kepada ahlinya, hal ini tidak berlaku bagi SMALB, hal ini karena sebuah SMALB berdasar Permendiknas No,32 tahun 2008 dan Keputusan bersama 5 menteri yang mengatur Pemerataan Guru PNS hanya memberi peluang ke pendidik berpendidikan Sarjana mata pelajaran umum, tidak ada tugas bagi pendidik berpendidikan  Sarjana PLB/PKh.
  5. Apabila kita cermati, maka kita juga harus mau menerima kenyataan bahwa hasil penyelenggaraan SMALB dengan  pembinaan ketenagaan seperti itu ada kecenderungan kurang maksimal. Hal ini karena kenyataan menunjukan pendidik SMALB yang berpendidikan Sarjana mata pelajaran umum memiliki keterbatasan dalam penguasaan karakteristik siswa sebagai kunci keberhasilan dalam tugasnya.

Dampak dari kenyataan tersebut saat ini dari segi penyelenggaraan terdapat SLB (negeri)  yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dan ada yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Bagi Pemerintah Kabupaten selaku pengambil kebijakan yang memberikan perhatian sesuai kewenangannya selain kebijakan vasilitasi dalam  mengelola satuan pendidikannya ( SDLB, SMPLB, SMALB ) juga mengambil kebijakan  menyiapkan tenaga pengawas sebagai pembina. Sementara bagi masih ada  Pemerintah Kabupaten  yang  belum  memberikan perhatian sesuai kewenangannya.

Sekedar intropeksi diri, di dunia pendidikan khusus hingga sekarang (sampai tahun 2013) masih banyak pihak-pihak yang semestinya dalam posisi sebagai ” Pembina SLB, SDLB, SMPLB, SMALB” belum begitu mengetahui dengan benar keberadaan satuan pendidikan khusus itu. Pertanyaan yang sering muncul ( sedikit menggelikan…) sebagai contoh :

  1. Pak Guru,,,, SLB itu urusan   Pemerintah Kabupaten apa Pemerintah Provinsi ?
  2. Pak dalam mengajar siswa  SLB itu dicampur apa sendiri-sendiri ?
  3. Pak di SLB apa ada kelas-kelasnya ..?
  4. Pak kalau sudah lulus anak saya bisa sembuh apa tidak ya,,,, ?

Itulah kenyataan di lapangan.. Tidak sesederhana seperti yang kita bayangkan.

Oleh karena itu dibutuhkan pembina lapangan yang memiliki wawasan bukan sekedar pegawai yang baik, tetapi pengawas yang berwawasan sebagai Pengawas yang profesional.

hal ini ditandai kepentingan

2 pemikiran pada “SDM SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS DI INDONESIA

    • Terima kasih atas interesnya.
      Untuk menjadi guru SLB secara administrasi sbb :
      Untuk SDLB diharapkan sarjana PLB/Pendidikan Khusus.
      Untuk SMPLB diharapkan Sarjana Mata Pelajaran dan Sarjana PLB.
      Untuk SMALB diharapkan sarjana Mata Pelajaran.
      Karena di SLB ( SDLB, SMPLB, dan SMALB) mata pelajaran Komputer adalah Muatan Lokal. jadi pada prinsipnya bisa. Coba adakan pendekatan ke SLB terdekat.
      Untuk batasan usia masuk SDLB diharapkan usia masuk SDLB maksimum 11 atau !2 Tahun.
      Sedangkan untu kmasuk SMPLB dan SMALB diharapkan usia masuk maksimum 10 tahun dan dipersyaratkan lulus pada jenjang sebelumnya.
      Demikian penjelasan kami, Terima kasih…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s