RSS

SE MENDAGRI Nomor 814.1/169/SJ TT LARANGAN PENGANGKATAN TENAGA HONORER

09 Agu

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 814.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013 merupakan penegasan tentang larangan pengangkatan tenaga honrer setelah tahun 2005 kepada seluruh Gubernur, Walikota dan Bupati di seluruh Indonesia, berikut isinya : 

 

  1. Di jajaran instansi pemerintah di seluruh Indonesia ditegaskan berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 Pasal 8 Gubernur, Walikota dan Bupati di seluruh Indonesia  dilarang mengangkat tenaga honorer sejak tahun 2005 hal ini di tekankan dengan    yang berbunyi :
    “Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.” sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2007 dan sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2012 ditegaskan kembali “Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”
  2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami tegaskan bahwa : Gubernur dan Bupati/Walikota di larang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenisnya
    • Pemerintah tidak akan mengangkat lagi tenaga honorer atau yang sejenisnya menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
    • Bagi Gubernur, Walikota/Bupati yang masih melakukan pengangkatan tenaga honorer dan sejenisnya, maka konsekuensi dan dampak pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

    Sehubungan hal tersebut jajaran SLB/SDLB/SMPLB dan SMALB Negeri  selaku SKPD  diminta mengindahkan edaran dimaksud.

Ada beberapa solusi  yang mungkin dapat dijadikan bahan pertimbangan sbb :

  1. Sekolah memberikan layanan pendidikan sebatas kemampuan tenaga yang tersedia dengan segala konsekuensi tingkat kualitatif maupun kuantitas yang belum tentu memenuhi standar layanan pendidikan yang dibutuhkan siswa.
  2. Apabila sekolah bermaksud memenuhi kebutuhan tenaga pendidik (guru) dan tenaga Kependidikan yang dibutuhkan sekolah untuk menangani layanan pendidikan bagi putra-putrinya  maka pihak Komite Sekolah sangat diharapkan mampu menempatkan diri sebagai pengambil kebijakan dengan segala konsekuensinya.  Konsekuensi dimaksud adalah :
  • Pihak tenaga honorer tidak menuntut untuk diangkat sebagai CPNC/PNS.
  • Pihak Ketua Komite sekolah yang menerbitkan SK  tenaga honorer.
  • Pihak Kepala Sekolah hanya berhak memberikan SK Pembagian Tugas Mengajar  sesuai SK Komite Sekolah.
  • Konsekuensi pengangkatan tenaga honorer ada di pihak Komite Sekolah bukan Pemerintah.

Dokumen larangan selengkapnya silakan download  KLIK : PENEGASAN LARANGAN PENGANGKATAN TENAGA HONORER

 

 

About these ads
 
1 Komentar

Ditulis oleh pada 9 Agustus 2013 in Berita

 

One response to “SE MENDAGRI Nomor 814.1/169/SJ TT LARANGAN PENGANGKATAN TENAGA HONORER

  1. unjunan u

    7 Oktober 2014 at 20:25

    mudahan pemerintah mendapat ganjaran setimpal diakhirat dengan segala keputusannya yang mendiskriminasikan sesama manusia terutama buat guru-guru honor. amiiin…

     

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: